Perempuan dan politik sampai saat ini masing dianggap satu hal yang tidak penting, setidaknya masih ada stigma bahwa politik itu lebih banyak menjadi dominasi kaum laki-laki. Kota Yogyakarta yang notabene dikenal sebagai kota pendidikan dan kota dimana pendidikan bagi perempuan mendapatkan tempat yang sama dengan laki-laki seharusnya memiliki pemikiran yang lebih maju ketika berbicara soal perempuan dan politik. Namun nyatanya sampai saat ini Kota Yogyakarta adalah satu-satunya daerah di DIY yang belum memiliki pemimpin atau calon pemimpin perempuan yang diajukan dan dipilih dalam ritual demokrasi lima tahunan. Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman pernah punya bupati perempuan. Sedangkan Kulon Progo pernah ada calon perempuan dalam persaingan pilkadanya. Jika kita menengog data-data pemilihan umum tahun 2019 di Kota Yogyakarta maka kita akan dapatkan data sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih Pemilu 2019 Kota Yogyakarta 311.299 orang, 163.272 diantaranya perempuan (52%)
2. Jumlah caleg pileg 2019 Kota Yogyakarta 283 orang, 107 diantaranya perempuan (37%)
3. Jumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta 40 org, 5 diantaranya perempuan (12,5%)

Kondisi itu menunjukkan bahwa perempuan masih memerlukan ruang untuk meningkatkan peran publiknya di ranah politik.

Perempuan memiliki 2 pengalaman yang tidak dialami oleh laki-laki yaitu pengalaman biologis dan sosiologis sehingga kehadirannya sangat penting dalam memberikan warna keadilan gender dalam setiap produk politik. Perempuan juga memiiki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik pada anak-anak yang akan menjadi pemilih pemula di pemilu serentak tahun 2024. Perempuan juga memiliki peran yang penting dalam menyumbangkan suaranya karena 52% pemilih adalah perempuan. Jika semua perempuan Kota Yogyakarta cerdas dalam menggunakan hak pilihnya maka tentu saja partisipasi politik akan meningkat. Namun semua yang seharusnya dapat dilakukan perempuan seringkali masih terkendala dengan persoalan budaya yang sampai saat ini belum selesai. Budaya patriarki yang memang sudah ada sejak dahulu masih banyak mewarnai keputusan perempuan dalam melakukan langkah-langkah politik apalagi di area public. Pemikiran inilah yang menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana )DP3AP2KB) Kota Yogyakarta dengan melibatkan badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta dan pemerhati gender melakukan pendidikan politik bagi perempuan. Kegiatan yang dilakukan di 10 Kemantren se Kota Yogyakarta ini mengundang para perempuan di Kemantren maupun Kelurahan baik yang terlibat dalan PKK maupun RT dan RW serta organisasi yang ada. Kegaiatan yang sudah berlangsung sejak tanggal 8 Juni dan akan berakhir di tanggal 13 Juli 2021 ini mengambil lokasi di Kemantren Jetis, HGondokusuman, Kraton, Mergangsan, Kotagede, mantrijeron, Tegalrejo, Wirobrajan, Umbulharjo, dan Danurejan. Dalam kegiatan uang berlangsung secara interaktif ini banyak didapatkan informasi tentang perspektif perempuan terhadap politik iti sendiri. Ternyata memang masih sangat beragam. Jika bicara di tingkat mikro maka kesadaran perempuan untuk terjun dalam politik seperti dalam pemilihan RT dan RW sudah cukup bagus secara inisiatif. Namun untuk skala yang lebih besar tampaknya perlu intervensi serius dari berbagai pihak untuk meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri perempuan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kepentingan yang sangat besar dalam setiap moment pendidikan politik khususnya bagi perempuan. Tahun 2024 yang merupakan tahun politik bangsa ini memerlukan peran aktif perempuan untuk dapat meningkatkan kualitas pemilihan dari sisi jumlah pemilih dan pihak yang terpilih. Inilah sebabnya Badan Kesatuan bangsa dan politik akan selalu melakukan pendidikan politik bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan yang berkiprah secara aktif dalam dunia politik. Di samping itu perempuan akan menjadi mitra yang sangat efektif dalam melakukan sosialisasi berbagai hal berkaitan dengan politik 2024 baik di kalangan keluarga maupun lingkungan masyarakat.

cr : 

WIDIYASTUTI, S.S., M.HUM.

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN