Infrastruktur politik harus dibangun sejak dari lingkaran sosial terkecil, yakni keluarga. Adanya pendidikan politik, khususnya bagi perempuan, menjadi hal penting dalam membentuk infrastruktur politik yang baik. Salah satu fungsi infrastruktur politik yang baik adalah adanya pemahaman atas praktik-praktik politik yang cerdas dan etis.

Badan Kesatuan bangsa dan politik kota yogyakarta melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dengan tema "Cerdas Berpolitik Perempuan Jogja" di Pendopo Kemantren Mergangsan (Jl. Singsingamangaraja No.55, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta), kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 45 orang dengan narasumber dari Fisipol Ugm.

Dalam sambutannya, Pagiyat (Mantri Kemantren Mergangsan) menyampaikan terimakasih kepada Bakesabangol Kota Yogyakarta yang telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang bertempat di pendpo Kemantren Mergangsan. Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta (Budi Santosa S.STP.,M.Si) menyampaikan bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024, ada waktu 2 Tahun PR kita untuk dapat mencerdaskan masyarakat di Kota Yogyakarta. Cerdas itu tidak hanya paham tentang politik tetapi dalam memilih dan memilah sesuatu berkaitan dengan politik. Kegiatan pendidikan politik ini dengan sasaran organisasi perempuan, untuk mendorong indeks politik di dalam rumah terutama pada anaknya.

Narasumber dalam acara tersebut menekankan bahwa pendidikan politik ini penting diadakan dalam rangka menjelaskan bahwa proses electoral bukan merupakan sumbu konflik di tengah masyarakat tapi sebaliknya, proses electoral atau pemilu justru menjadi media kontrol dari masyarakat atas kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, keterlibatan atau partisipasi dari setiap individu dalam pemilu menjadi penting dalam rangka menegaskan fungsi proses electoral yang ada. Peran aktif perempuan dalam pemilu didominasi oleh 4 peran berupa: pengguna hak pilih, kepanitiaan pemilu, tim sukses, dan kandidat. Pengguna hak pilih dari pemilih perempuan pada angka 68.4 % dengan latarbelakang aktif ormas dan berpendidikan, berdasarkan angka ini masih ada potensi golput di kalangan pemilih perempuan. Tingkat keterlibatan perempuan, khususnya dari generasi muda, dalam kepanitian pemilu cukup tinggi, yakni 18.4%, sedangkan rendahnya pencalonan perempuan dalam pemilu salahsatunya karena rendahnya sumberdaya dengan pemahaman bahwa sumberdaya hanya yang berbasis material.