Selasa, 22 November 2022

BIMTEK PENGANANAN KONFLIK DI KOTA YOGYAKARTA

(ANGKATAN I)

(Yogyakarta, 22 Oktober 2022) - Seperti telah kita ketahui bersama, kota Yogyakarta memiliki masyarakat yang sangat heterogen, beraneka suku bangsa dan agama ada di kota ini. Tentunya dengan banyaknya keragaman yang ada, menjadikan potensi gesekan antar masyarakat juga rawan terjadi. Perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Isu-isu terkait agama dan suku bangsa menjadi bahan yang cenderung mudah membuat masyarakat terbawa arus provokasi. Hal tersebut tentunya dapat memicu perpecahan di kalangan masyarakat sendiri, disaat persatuan dan kesatuan menjadi hal yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini.

Pemerintah, dalam melaksanakan amanah undang-undang, memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, serta mampu melakukan gerak cepat dalam menangani sekaligus mencegah risiko konflik lanjutan yang dapat terjadi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam upaya kewaspadaan dini sangatlah vital. Dengan kemampuan strategi penanganan konflik yang baik, diharapkan jika terjadi kemunculan konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi dengan lebih cepat, sehingga tidak sampai menimbulkan konflik lanjutan yang lebih parah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta mengadakan Kegiatan Bimtek Penanganan Konflik Sosial di Hotel Harper Malioboro dengan peserta dari Perwakilan FPK Kota Yogyakarta, Perwakilan FKUB Kota Yogyakarta, FKDM Kota Yogyakarta serta Angkatan 1 FKDM  Kemantren dan Kelurahan (Tegalrejo, Kraton, Danurejan, Jetis, Gondokusuman, Gedongtengen dan Ngampilan). Harapannya dilaksanakan kegiatan ini agar selepas dari kegiatan ini, para peserta dapat semakin mengupayakan peningkatan kemampuan penanganan konflik di wilayah masing-masing, mulai dari proses identifikasi masalah, penyusunan strategi, koordinasi penanganan konflik, hingga pelaporan hasil penanganan, sehingga pemerintah dapat memberikan respon terkait permasalahan dengan lebih tepat, cepat, dan akurat kedepannya, serta terwujud kesiapsiagaan tingga di masyarakat terhadap beragam potensi kemunculan konflik, sehingga terwujud kemampuan penanganan konflik sosial yang berbasis sinergitas masyarakat dengan pemerintah.