BIMTEK PENGANANAN KONFLIK DI KOTA YOGYAKARTA

(ANGKATAN II)

(Yogyakarta, 23 Oktober 2022) - Dalam sistem penanganan konflik, diperlukan kemampuan aparat dalam mendeteksi, menganalisa potensi konflik, hingga kemampuan menyusun strategi untuk meredakan konflik seefektif mungkin dalam waktu yang relatif singkat. Dalam mencapai hal tersebut, dibutuhkan kemampuan aparat dalam menjalin jaringan informasi di masyarakat, melakukan analisa yang akurat di lapangan, koordinasi yang cepat tanggap, serta membuat laporan yang efektif sebagai bahan pembelajaran penanganan konflik selanjutnya, agar bahan pelaporan tidak sekedar menjadi arsip, namun dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam menyusun kebijakan serta strategi penanganan konflik yang semakin efisien dan tepat sasaran.

Kemantren dan kelurahan, sebagai wilayah pemerintahan yang strategis dalam pembangunan Kota Yogyakarta, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya antisipasi serta penanganan terhadap potensi hingga kemunculan konflik yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan kewaspadaan dini serta penyusunan strategi penanganan konflik dari aparat kemantren dan kelurahan harus terus ditingkatkan agar setiap konflik yang muncul dapat ditangani secara tepat, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari kemungkinan konflik yang melebar, serta dapat dilakukan kajian penanganan sumber potensi konflik yang semakin tepat sasaran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta mengadakan Kegiatan Bimtek Penanganan Konflik Sosial di Hotel Harper Malioboro dengan peserta dari Perwakilan FPK Kota Yogyakarta, Perwakilan FKUB Kota Yogyakarta, FKDM Kota Yogyakarta serta Angkatan 1 FKDM  Kemantren dan Kelurahan (Mantrijeron, Gondomanan, Pakualaman, Mergangsan,Umbulharjo, Kotagede, Wirobrajan). Harapannya dilaksanakan kegiatan ini agar selepas dari kegiatan ini, para peserta dapat semakin mengupayakan peningkatan kemampuan penanganan konflik di wilayah masing-masing, mulai dari proses identifikasi masalah, penyusunan strategi, koordinasi penanganan konflik, hingga pelaporan hasil penanganan, sehingga pemerintah dapat memberikan respon terkait permasalahan dengan lebih tepat, cepat, dan akurat kedepannya, serta terwujud kesiapsiagaan tingga di masyarakat terhadap beragam potensi kemunculan konflik, sehingga terwujud kemampuan penanganan konflik sosial yang berbasis sinergitas masyarakat dengan pemerintah.