Yogyakarta , 9/2/2023 Gandeng Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia upayakan peningkatan pelayanan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bagi seluruh Badan Kesbangpol di Indonesia. Peningkatan pelayanan kepada Ormas tidak luput dari perhatian Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Serius wujudkan upaya tersebut maka dilaksanakan Asistensi Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pelayanan Pendaftaran Ormas hari ini di Yogyakarta yang dibuka langsung dibuka oleh Direktur Organisasi Kemasyarakatan sekaligus Pelaksana Harian Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si. 

Mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, Budi Santosa, S.STP sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kota Ygyakarta mengaku senang dapat menjadi salah satu pemangku pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa Ormas merupakan salah satu kekuatan penyumbang kebermanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah sangat perlu untuk melakukan dukungan kepada mereka. Maka untuk mensukseskan dukungan tersebut Pemerintah harus memahami betul keberadaan, profil, spesifikasi, kegiatan, dan legal standing mereka. Hal tersebut adalah alasan penting nya pendaftaran Ormas, karena tanpa pendaftaran pemerintah tidak akan dapat mengetahui apapun tentang Ormas tersebut. Memasuki era sekarang pengembangan pendataan Ormas secara digital juga telah diupayakan salah satunya dengan Sistem Informasi Ormas (SI Ormas). 

"Pendaftaran Ormas merupakan pintu gerbang bagi legalitas dan pengakuan pemerintah terhadap Ormas itu sendiri yang pada akhirnya menjamin eksistensi Ormas tersebut.
Dengan pendaftaran, kegiatan pengawasan dan  pemberdayaan Ormas dapat didukung, terlebih dengan adanya sistem informasi Ormas, maka semakin mudah penyampaian informasi terkait keormasan" Katanya dalam pembukaan Asistensi Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pelayanan Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan di Gedung Bima, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis (09/02/2023). 

Selain itu, Budi juga melihat sisi positif yang luas yang akan diterima kedua belah pihak mengenai kegiatan pendaftaran Ormas tersebut. Pendaftaran Ormas akan memperkuat interaksi antara Ormas dengan pemerintah. Oleh karena itu sudah pasti akan meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan ketertiban administrasi. selain itu dukungan kepada Ormas dapat terus di kembangkan sampai seluruh pelosok negeri sehingga sinergi ini sudah pasti menjamin kebersatuan berbagai pihak untuk pembangunan nasional. 

"Ormas yang mendaftar akan datang ke Badan Kesbangpol dan disitu akan terjadi interaksi dan tercipta pelayanan publik. Hal positif yang dapat diambil dari kegiatan tersebut adalah peningkatan tertib administrasi bagi kedua belah pihak sesuai perkembangan informasi atau data yang terjadi" imbuhnya. 

Mewakili Direktur Perdata, Analis Hukum Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Daniel Duardo Noorwijonarko sepakat dengan Kepala Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. Menurutnya saat ini sangat diperlukan upaya peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan. hal ini karena, Selain menjamin pelayanan publik yang baik, pencatatan dapat berfungsi untuk pengawasan mengenai baik Kegiatannya maupun eksistensinya.  

"Apabila pemerintah sudah memiliki data atau catatan maka itu akan memudahkan pengawasan. Pengawasan itu adalah fungsi kita sebagai pemerintah untuk menjamin eksistensi dari Ormas itu sendiri. Baik Ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum pastikan mereka untuk diawasi oleh Badan Kesbangpol. Apabila terdapat Ormas yang butuh pemberdayaan dan fasilitasi maka sudah kewajiban Kesbangpol untuk bergerak melayani Ormas tersebut" ungkapnya.  

  
Menyangkut teknis dari pendaftaran Ormas, Duardo menyampaikan kepada aparatu agar berhati-hati kepada Ormas pendaftar. Banyak ditemukan juga di Daerah, Ormas-Ormas tertentu melakukan pendaftaran dengan dokumen yang tidak sah. Kondisi ini sangat berbahaya ketika Pemerintah telah mengakui Ormas namun mereka tidak memiliki keabsahan dokumen untuk diakui. Hati-hati juga untuk mengeluarkan output kepada Ormas selain akan merugikan pemerintah hal tersebut juga akan merugikan Ormas.  

"Aparatur harus teliti dalam melakukan verifikasi pendaftaran Ormas. Kami beberapa kali menemukan Badan Kesbangpol yang mengerluarkan output resmi padahal Ormas yang mendaftarkan dengan dokumen-dokumen yang tidak sah" kata Duardo memperingatkan aparatur pencatatan Ormas. 

Pelayanan pendaftaran Ormas yang baik nantinya akan menumbuhkan ketertarikan Ormas untuk mendaftarkan diri Ke Pemerintah khususnya via Badan Kesbangpol. Kemampuan aparatur diharapkan meningkat dengan asistensi ini sesuai arahan-arahan yang sudah diberikan. Badan Kesbangpol di Seluruh Indonesia merupakan pintu gerbang Ormas untuk memperkenalkan diri. Kepercayaan akan meningkat seiring pelayanan yang maksimal dan profesional.