Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Pemilu ini akan menjadi sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia, sebab akan dilaksanakan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama. Menyambut Pemilu 2024 tersebut, pemahaman demokrasi pada setiap warga negara Indonesia menjadi sangat penting. Salah satu unit paling penting untuk menanamkan pemahaman demokrasi pada setiap warga negara Indonesia adalah tokoh masyarakat (Tokoh Lintas Etnis dan Tokoh Lintas Agama). Sebagai tokoh masyarakat, Tokoh Lintas Etnis, dan Tokoh Lintas Agama berperan sangat sentral sebagai agen pendidikan politik.

Dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan, aspek penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia yang harus dirawat melalui pendidikan politik, termasuk di KotaYogyakarta, adalah pengelolaan kebhinnekaan. Mengelola kebhinnekaan menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan kohesivitas sosial. Pada konteks masyarakat majemuk yang ada di Kota Yogyakarta, adanya kohesivitas sosial menjadi sangat urgen. Kohesivitas sosial akan membuat penduduk lintas agama dan lintas etnis di Kota Yogyakarta.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta melakukan kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat di Kota Yogyakarta pada tanggal 14-15 Juni 2023 di Hotel Royal Darmo dimulai pada pukul 08.00 – 12.00 WIB. Peserta dari kegiatan ini dihadiri sebanyak 70 orang (14 Juni 2023) dan 70 Orang (15 Juni 2023). Peserta dari kegiatan ini diambil Tokoh Masyarakat dari FPK, FKUB dan FKDM (Kelurahan, Kemantren dan Kota Yogyakarta). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Drs. Yunianto Dwisutono (Plt. Kepala Bakesbangpol Kota Yogyakarta / Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogyakarta) dan dilanjutkan dengan materi dari narasumber.

Pada tanggal 14 Januari 2023 narasumber diisi oleh Noor Harsya Aryosamodro (Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta), FX. Wisnu Sabdono Putro (Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta) dan Kompol Satrio Arif Wibowo SH MH (Kasat Intelkam Polresta Yogyakarta). Sementara pada tanggal 15 Juni 2023 narasumber diisi oleh M. Muslimin, S.H., S.Ag ( Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta) dan Kompol Satrio Arif Wibowo SH MH (Kasat Intelkam Polresta Yogyakarta). Sebagai modal atau usaha dalam menciptakan kondusifitas dan pengawasan, tentunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengundang Narasumber dari Polresta Kota Yogyakarta dan Bawaslu Kota Yogyakarta sebagai Penyelenggara Pemilu dalam hal pengawasan tahapan Pemilu.

Drs. Yunianto Dwisutono dalam sambutannya mengatakan, “Tahun ini sebentar lagi tahun 2024 akan memasuki pesta demokrasi pemilihan umum yg akan dilakukan 14 Februari. Dan untuk pilkada 27 November. Jadi 2024 kita sangat sibuk akan beramai-ramai memasuki pesta demokrasi. Harapannya bapak ibu sebagai tokoh masyarakat dapat menjadi contoh dan pemberi informasi kepada masyarakat yg lain, bahwa tahun 2024 agar dapat menjadi suasana yg aman, kondusif dan terkendali”.

Sementara dalam paparan dari Kompol Satrio Arif Wibowo, SH, MH menjelaskan di Kota Yogyakarta ada DPRD, tugu, titik Nol KM yg  menjadi ikon akhirnya menjadi sasaran mahasiswa/ormas yg dijadikan untuk bentuk perlawanan mereka untuk demo. Tahapan pemilu sudah mulai berjalan, harapannya Tokoh Masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta bisa membantu menyejukkan suasana di Jogja, jangan ikut2an nimbrung kericuhan yg terjadi di kota Yogyakarta.

M. Muslimin, S.H., S.Ag menambahkan bahwa Demokrasi harus dipahami dan memaknai demokrasi dengan baik, agar tidak terjebak kepada penafsiran yang salah. Karena atas nama demokrasi banyak disalahartikan, seperti bentrok antara kelompok satu dengan kelompok lain mengatakan itu kebebasan demokrasi, rapat disenayan yg ricuh diatasnamakan demokrasi, maka ketika kita salah memahami demokrasi, maka akan terjadi perpecahan.

Kegiatan ini ditutup dengan Deklarasi Pemilu Damai dari Tokoh Masyarakat dan Komitmen untuk saling menjaga kondusifitas wilayah dalam menghadapi Pemilu 2024. Harapan setelah diadakan kegiatan ini Tokoh Masyarakat dapat menyebarkan informasi yang valid dan ikut mengedukasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam hal pengawasan. Tiga forum yang sangat berkesinambungan ini sangat diperlukan dan diandalkan untuk membentengi persoalan di Kota Yogyakarta khususnya kondusifitas di Kota Yogyakarta.