Menyambut Pemilu 2024, pemahaman demokrasi pada setiap warga negara Indonesia menjadi sangat penting. Salah satu kelompok warga negara yang sangat perlu mendapat pemahaman demokrasi yang hilistik dan substansial adalah kelompok perempuan.

Perumusan kepentingan perempuan hadir melalui pengalaman dan fakta empirik berupa diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Berbagai permasalahan tersebut kemudian didorong menjadi wacana atau isu yang akan menjadi diskursus publik yang bisa disuarakan oleh gerakan perempuan. Gerakan perempuan perlu merumuskan kepentingan menghadapi momen pemilu untuk bisa diakomodasi oleh partai politik menjadi agenda politik ketika berada di parlemen.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menyelenggarakan Pendidikan Politik untuk Perempuan dengan tema “Perempuan dalam Cipta Pemilu Bermartabat”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 09.00 s/d 11.45 WIB dengan peserta perempuan lintas agama dan keyakinan di Kota Yogyakarta. Narasumber pada kegiatan pendidikan politik untuk perempuan tersebut adalah Novia Rukmi dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang menyampaikan materi tentang tantangan perempuan dalam berpolitik serta Devy Nur Cahyati selaku dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM yang menyampaikan materi tentang keadilan gender.

Widiyastuti (Sekretaris Badan Kesbangpol KotaYogyakarta) dalam sambutannya mengatakan. “Saat ini bukan lebih pada Pendidikan politik, akan tetapi pada provokasi politik, karena peserta yang hadir hari ini adalah perwakilan lintas agama yang memiliki power sangat besar di lingkungannya. Tahun depan merupakan tahun demokrasi terbesar di dunia dengan Adaya pemilu dan pilkada dalam satu tahun”.

Novia Rukmi (KPPI Kota Yogyakarta) dalam pemaparannya mengangkat tema “Membangun Sisterhood Demi Kemenangan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2024” menyampaikan bahwa, “Data 2021 perempuan secara jiwa ada 51,25%. Jika dilihat dari kategori perempuan sebagai kepala keluara ada 26,90%. Akan tetapi yang menghawatirkan adalah kasusu kekerasan terhadap perempuannya sangat banyak ada sekitar 561 orang, hamper 49% dari seluruh kasus kekerasan di DIY. Dinamika keterwakilan perempuan di legislative pada tahun 2019 hanya 15%”.

Narasumber kedua diisi oleh Devy Dhian Cahyati (Polgov Fisipol UGM) dengan tema “keadilan gender dan politik perempuan Indonesia” menyampaikan, “Keadilan gender diharapkan bisa menjadikan kebebasan perempuan dalam mendapatkan akses, berpendapat. Dalam islam mengatakan bahwa pemimpin adalah laki-laki, akan tetapi dalam memimpin laki-laki tidak bisa melakukan kepemimpinannya tanpa dukungan dari perempuan”.