Seperti yang kita tahu bahwa saat ini sudah menjadi tahun politik dimana sebentar lagi akan menyambut tahapan kampanye yang kemudian akan dilanjutkan dengan masa pencoblosan pada 14 Februari, Untuk itu menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta sangat diperlukan untuk mencapai pemilu damai bermartabat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta terus menjalin sinergitas dengan ormas-ormas beserta forum di Kota Yogyakarta guna meningkatkan kesadaraan terkait kondusifitas Kota Yogyakarta.

Selasa, 24 Oktober 2023 di Hotel Burza Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan FGD Organisasi Kemasyarakatan di Kota Yogyakarta dengan tema "Organisasi Kemasyarakatan dan Kondusifitas Kota Yogyakarta", dengan penanggung jawab Nindyo Dewanto, SH., M.Hum (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta) dan dihadiri lebih kurang 120 orang.

Dalam sambutannya Widyastuti, S.S., M.Hum (Sekretaris Badan Kesbangpol) menyampaikan harapan dari diadakannya acara ini ialah bahwa kepada semua hadirin untuk dapat meningkatkan kesadaran terkait kondusifitas serta hoax yang tentunya akan marak beredar di tahun tahun politik. Supaya para hadirin tidak serta merta membagikan informasi tanpa mengecek kebeneran dari informasi yang akan dibagikan.

Pemaparan Materi di FGD kali ini disampaikan oleh Kompol Satrio Arif Wibowo, S.H., M.H. (Kasat Intelkam Polresta Kota Yogyakarta) menyampaikan bahwasannya Bahwasanya Kota Yogyakarta merupakan "mini Indonesia" karena adanya keragaman suku dan budaya yang dikarenakan 2 hal, yang pertama adalah karena Yogyakarta merupakan Kota Wisata dan juga yang kedua dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan Kota Pendidikan dan Budaya.

Terdapat beberapa sumber permasalahan yang sering muncul di Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah terkait politik, ekonomi, dan budaya di Kota Yogyakarta. Yang kedua adalah terkait SARA. Yang ketiga adalah terkait sengketa kepemilikan tanah dan agraria. Yang keempat adalah sengketa tempat usaha antar masyarakat dan/atau antar tempat usaha dengan masyarakat. Dan yang kelima adalah sengketa perebutan lahan usaha/backing antar ormas.Beberapa contoh kasus yang sering terjadi adalah permasalahan parkir dan PKL, tawuran antar pelajar maupun kejahatan jalanan, konflik SDA/agraria, masalah supporter olahraga/sepakbola, dan juga terkait masalah dukungan massa di pemilu dan/atau pilkada.
Tentunya terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah, salah satu tindakan yang dapat dilaksanakan adalah memfasilitasi adanya pertemuan tokoh dari kedua kelompok dengan menghadirkan pihak pihak terkait serta mencarikan solusi penyelesaian konflik atau perseteruan yang terjadi. Kemudian khusus dari kepolisian adalah dengan melakukan pengamanan dan meningkatkan giat patroli di Kota Yogyakarta, khususnya pada titik titik yang dinilai rawan khususnya pada tahun tahun politik kali ini.

Mayor Arh Asil Harjanta (Danramil Umbulharjo) menambahkan  point penting dalam menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta kepada Ormas di Kota Yogyakarta untuk mengutamakan win win solution atas permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini tentunya dengan mengutamakan komunikasi terlebih dahulu apabila timbul suatu konflik di masyarakat. Tentunya dengan mengutamakan komunikasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, semua pihak dapat menemukan titik temu terkait konflik yang terjadi dengan mudah yang kemudian akan menciptakan kondusifitas wilayah Kota Yogyakarta yang baik.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono S.Sos.,M.M. dalam pemamparannya beliau menyampaikan bahwasannya masyarakat pun juga memiliki pernanannya dalam mencegah hoax supaya tidak tersebar, yang pertama adalah untuk menyaring sebelum mensharing informasi yang didapatkan; yang kedua adalah untuk tidak mudah percaya, menyelediki sumber berita yang disebarkan di masyarakat, dan tentunya juga mengecek sumber berita lain untuk memastikan keabsahan dari informasi yang beredar tersebut; dan yang ketiga adalah untuk memperhatikan judul dan isinya, format penulisan, serta alamat situs yang sedang dikunjungi untuk memastikan keabsahan dari berita yang tersebar.

Kota Yogyakarta sebagai pusat budaya, pendidikan, dan politik di Indonesia memiliki keragaman sosial, budaya, dan politik yang unik. Ormas memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat yang heterogen ini. Mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mempromosikan partisipasi aktif warga dalam pembangunan lokal. Ormas dalam hal ini harus aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat, mendukung pembangunan, menjaga kedaulatan negara, dan ketertiban sosial. Mereka dapat berperan sebagai juru damai dan mengantisipasi konflik antar kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu diharapkan FGD ini memperkuat pemahaman tentang peran Ormas dalam menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta dan mempromosikan kerja sama antara Ormas, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. 

Kegiatan ini ditutup dengan deklarasi yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, Nindyo Dewanto, SH., M.Hum dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir, berikut teks deklarasi yang dibacakan secara bersama.
Kami ormas di Kota Yogyakarta bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, berkomitmen:
1. Bersama - sama menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta
2. Stop berita hoax dan ujaran kebencian
3. Menjadikan pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa dan pesta demokrasi yang damai dan menggembirakan